MANAJEMEN KOTA
Defenisi dan Terminologi
Manajemen Kota merupakan istilah yang diterjemahkan dari Urban Management yang merupakan salah satu program dari United Center for Human Settlements ( UNHCS ),sebuah organisasi PBB yang mengkaji masalah perkotaan dan permukiman.
Manajemen Kota adalah suatu upaya mobilisasi sumber daya perkotaan melalui tahapan perencanaan, pelakasanaan, pengadilan, pemeliharaan, secara efisien dan efektif guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari suatu kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lingkungan yang strategis.
Kebijakan Manajemen Kota mencakup :
- Tata ruang
- Pemanfaatan lahan
- Pembiayaan pembangunan
- Program investasi
- Lingkungan hidup
- Kelembagaan
- Partisipasi masyarakat
- Pelayanan masyarakat
Prinsip dasar Manajemen Kota :
- Peran serta setiap warga negara
- Penegakan hukum
- Transparansi dan keterbukaan informasi
- Ketanggapan (peka) keadilan bagi setiap orang
- Efektifitas dan efisiensi
- Memiliki visi
- Keterjangkauan
Pendekatan dalam Manajemen Kota
Lea dan Courtney :
- Pendekatan problem-oriented teknokratis, fokus pada peningkatan kinerja lembaga yang ada dalam memecahkan masalah perkotaan.
- Pendekatan ekonomi-politik-struktural, fokus pada akar permasalahan perkotaan dalam konteks struktur ekonomi politik nasional dan internasional.
M Syarief, kemudian oleh Devas dan Rakodi :
- Pendekatan improving hand yaitu kombinasi antara kekuatan pasar bebas dan kontrol negara.
- Dalam improving hand pemerintah memainkan peran yang proaktif terutama bila kecenderungan pasar akan menyebabkan kerugian pada masyarakat miskin dan marjinal lainnya.
Remy Proud'homme :
- Koordinasi internal yaitu koordinasi yang dijalin antara sektor pemerintah dan sektor swasta guna memacu pertumbuhan kota. Misalnya Public-private partnership, mekanisme informal kemasyarakatan (semangat gotong royong, RT/RW, dll) kolaborasi politis dan kaum profesi, antar sektor/departemen terkait dengan swasta.
- Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar tingkat pemerintah. Misalnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Instrumen yang lazim digunakan adalah subsidi, mandat, juklak, juknis, azas pembantuan, dsb.
- Koordinasi horizontal yaitu mengacu pada koordinasi anatar lembaga umum dan lembaga khusus. Lembaga umum menjalankan fungsi pemerintah yang bersifat politis seperti koordinasi, keamanan, ketertiban, dan pembinaan masyarakat. Lembaga khusus menjalankan tugas teknis seperti pembuatan gorong-gorong kota, pengelolaan sampah, air, listrik, telpon, dll.
Gagasan yang mempengaruhi perkembangan pendekatan Manajemen Kota tersebut :
- Concern terhadap pembangunan lokal dan nasional
Dulu kota dianggap parasit bagi perkembangan ekonomi, sampah bagi lahan pertanian, surga bagi pengangguran, beban bagi sara prasarana akibat membludaknya urbanisasi. Sekarang kota adalah "the engine of economi growth".
- Sektor informal, awalnya dianggap ilegal, berbahaya bagi bisnis "legal", tidak baik bagi kesehatan, dsb. Tapi sekarang sekarang sektor informal diyakini memberi sumbangan besar bagi ekonomi kota dan melarangnya adalah ibarat "killing the goose that laying the golden eggs".
- Dominasi permukiman.
- Akses kepada ketersediaan lahan sebagai issu utama.
- Pembangunan dam perkembangan infra struktur.
- Concern terhadap kaum miskin dan komunitas.
- Perkembangan mekanisme pasar dan sektor swasta.
- Peningkatan kesadaran lingkungan hidup.
Disadari bahwa pengelolaan suatu wilayah perkotaan itu sangat rumit dan kompleks, serta melibatkan banyak sektor, bidang dan stakeholder.
Perlu diketahui bahwa sasaran akhir pengelolaan kota adalah penduduk kota, diharapkan akan dapat merasa nyaman, aman dan juga dapat mewujudkan keinginannya dengan bebas. Jadi, mewujudkan rasa aman dan nyaman dapat dikatakan menjadi obyek yang ingin dicapai dan penduduk kota adalah subyek yang akan menikmati rasa aman dan nyaman tersebut. City first considered parasites to economic development, waste to agricultural land, a haven for the unemployed, the burden for sara membludaknya urbanization-related infrastructure. But now the city is "the engine of growth economi".